Enhancing Quality Education Through Quality Evaluation

User login

Pesan Ketua

HEPI merupakan sebuah organisasi profesi yang bergerak di bidang pen­di­dik­an yang memiliki azas profesionalisme dan keilmuan dalam bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan. Organisasi ini bersifat independen yang anggo­tanya terdiri dari him­pun­an para ahli, praktisi, pengamat, dan peminat evaluasi pendidikan.

Selengkapnya

    KOORDINASI YANG BAIK KUNCI KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN UN

    Pelaksanaan Ujian Nasional atau UN tahun 2012 diharapkan lebih kredibel. Untuk itu diperlukan koordinasi yang terus menerus, sejak persiapan, pelaksanaan, sampai hasil UN diumumkan. Koordinasi lintas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia mutlak diwujudkan. Demikian juga koordinasi antara Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pengawasan UN, dan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan.

     

    Demikian kesepakatan rapat koordinasi Penyelenggara UN Tingkat Pusat di BSNP, Selasa (3/4/2012). Hadir dalam rapat tersebut Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Ainun Na’im Sekretaris Jenderal, Suyanto Dirjen Pendidikan Dasar, Haryono Umar Irjen, Syawal Gultom Kepala Badan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang, anggota BSNP, dan para pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

     

     

    Menurut Musliar Kasim, UN merupakan kegiatan rutin dalam proses pendidikan. Karena itu tidak perlu dianggap sacral sehingga orang tidak terlalu cemas. “UN merupakan kegiatan rutin dalam proses pendidikan, kita tidak perlu berlebihan menyikapinya, apalagi menjadikannya sebagai sesuatu yang sacral yang berakibat munculnya kecemasan yang berlebihan. Publikasi tentang UN juga semestinya tidak perlu berlebihan”,  ungkap Wakil Menteri seraya menambahkan diperlukan cara dan strategi sosialisasi UN yang tidak membuat orang cemas.

     

    Suyanto berpandangan bahwa kecemasan yang moderat dalam menghadapi UN diperlukan. “Secara teoritis dan empiris, ada hubungan yang erat antara tingkat kecemasan yang moderat  dan prestasi belajar. Jadi hal yang wajar jika murid-murid akan ujian ada rasa cemas. Jika mereka tidak mengalami kecemasan, justru tidak wajar”, kata Dirjen Pendidikan Dasar tersebut sambil memberikan alasan orang yang antri beli tiket pada musim puncak  saja mengalami kecemasan, apalagi menghadapi UN.  

     

    Proses pencetakan bahan UN saat ini sudah selesai dilakukan. Bahkan untuk wilayah tertentu sudah mulai didistribusikan. “Untuk wilayah kepulauan seperti di Papua, Maluku, dan Riau, distribusi soal dilakukan lebih awal. Tujuannya  adalah untuk memastikan supaya pada hari pelaksaan UN tidak ada soal yang terlambat”, kata mantan Rektor Universitas Andalas tersebut.

     

    Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan soal UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Keterlibatan polisi itu adalah dalam pengamanan soal UN, bukan dalam pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan. “Informasi tentang wewenang dan keterlibatan Polisi dalam UN ini perlu dipahami oleh masyarakat luas “,  tegas Musliar Kasim yang  pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. 

     

    Lebih lanjut Musliar Kasim megatakan, Polri sudah menyatakan komitmennya untuk tidak masuk ke sekolah. Pihak Polri telah mengadakan pers konferensi tentang ini pada tanggal 28 Maret 2012.

     

    Sementara Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang menyoroti pentingnya exit strategy jika terjadi hal-hal yang diluar dugaan panitia penyelenggara. “Exit strategy ini perlu kita pikirkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti jika naskah soal kurang atau ada yang rusak”, ungkap Khairil.

     

    Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka Posko UN mulai tanggal 13 sampai 27 April 2012, dari jam 06.00 sampai 16.00. Selain membuka Posko UN, PIH juga menyediakan call center dengan nomor 177 untuk menerima pengaduan masyarakat tentang UN. Untuk sementara waktu call center tersebut bisa dihubungi melalui Telkomsel dan telepon rumah.(BangS)